Hatta : Pengelolaan Anggaran dengan Profesional akan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Bupati Lutim Narasumber FGDBupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma menjadi salah seorang Narasumber pada Focus Group discussion  (FGD) dengan tema "Transformasi Hasil Pemerikasaan BPK dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat” yang dilaksanakan Oleh BPK-RI yang bertempat di Ruang Rapat Senat Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Jumat, 12 Desember 2014.

Dalam pengatar diskusi yang di sampaikan Oleh Kepala BPK RI,  DR. Harry Azhar Azis, M.A. berpesan, bahwa keberadaan BPK harus mampu menjalankan peran strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yg dapat mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat.  Kedepan, BPK selain melaksanakan pemeriksaan keuangan yang merupakan mandatory audit.

“BPK juga akan mendorong pemeriksaan kinerja pada lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN yang disesuaikan dengan tugas tugas lembaga terkait dalam rangka penggunaan keuangan negara untuk kemakmuran rakyat,” ungkap Kepala BPK RI,  DR. Harry Azhar Azis, M.A.
Bupati Luwu Timur, H. Andi Hatta Marakarma berpendapat bahwa keberadaan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang selama ini melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten telah bekerja dengan profesional dan berdampak positif bagi kinerja aparatur dalam mengelola keuangan menjadi lebih baik.

Di tambahkan Oleh Hatta, bahwa auditor-auditor BPK telah memberikan pemahaman dan arahan berdasarkan kondisi riil lapangan sehingga mengurangi potensi salah kelola di kemudian hari. Apalagi setiap tahun APBD yang dikelola Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus meningkat.
Dengan keberadaan BPK, kita tetap berkomitmen bahwa Anggaran Luwu Timur harus pro rakyat dan dikelola dengan baik dan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dari BPK. Seperti tahun tahun sebelumnya, Belanja publik di Luwu Timur dialokasikan sebesar 60% dan belanja pegawai sebesar 40%. Dan menunjukkan hasil yang positif dengan meningkatnya IPM, IPM Kabupaten Luwu Timur mencapai 73,56, capaian IPM ini pula memposisikan Kabupaten Luwu Timur berada diatas IPM Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 73,29 dan IPM Nasional sebesar 72,70.

Focus Group discussion  (FGD),  ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulsel, Ir. H. Agus Arifin Nu’mang, MS., Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK-RI, Sjafruddin Mossi, SE., MM.,  Ketua BPK-RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Tri Heriadi, SH., MM., Bupati Bone, Wakil Bupati Bantaeng, Dekan Fak. Ekonomi Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., beberapa Guru Besar, dan beberapa Direktur BUMN. (Amran Aminuddin-Kabag Humas dan Protokol Setdakab. Lutim).

LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

Banner2017-1

Webmail
email_icon
Weblink SKPD
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  • Dinas PMD
  • Dinas Lingkungan Hidup
  • Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
  • Dinas PPKB
  • Dinas Dukcapil
  • Dinas Pertanian
  • Dinas Perkintan
  • Dinas Kesehatan
  • Dinas Pendidikan
  • Dinas PerkopUKM
  • Dinas SosPP & PA
  • Dinas PU & PR
  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Dinas Perhubungan
  • Badan Perlitbangda
  • BKPSDM
  • BPBD
  • Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Inspektorat
  • RSUD Ilagaligo
  • Kesbangpol
  • SatpolPP & Damkar
  • Kecamatan Burau
  • Kecamatan Wotu
  • Kecamatan Mangkutana
  • Kecamatan Kalaena
  • Kecamatan Tomoni
  • Kecamatan Tomoni Timur
  • Kecamatan Angkona
  • Kecamatan Kalaena
  • Kecamatan Malili
  • Kecamatan Wasuponda
  • Kecamatan Towuti
  • Kecamatan Nuha
  • Monev Ekbang 2015

    Format Monitoring Evaluasi
    Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)
    Setdakab. Luwu Timur

    [File unduh disini]

    Info LPSE Lutim

    .:: LPSE Lutim new1

    Info ULP Lutim

    .:: Info ULP Lutim 2014 new1

    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 1 2014
    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 2 2014
    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 3 2014
    • Daftar Paket Siap Lelang terbaru
    • Daftar Nama-nama Paket ULP Pokja Barang

    ..:: Data selengkapnya Unduh Disini

    Informasi Ketenagakerjaan

    .:: Renstra Naker
        2016 - 2021
    new1

     

    Sepagai upaya peningkatan pelayanan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial khususnya pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan bagi perusahaan yang ada di lingkup Pemeritah Kabupaten Luwu Timur, maka Disnakertransos menyediakan Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk dapat diunduh oleh para pengusaha yang akan melakukan pengurusan Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

      Link Download

      Banner 3  RPJMD 2016 - 2021
       Rencana Pembangunan
       Jangka
      Menengah Daerah
       Kab. Luwu Timur

      data APBN  APBD | PERENCANAAN | JDIH
       Informasi APBD, Produk
       Hukum, Produk Perencanaan
       Kabupaten Luwu Timur
      Koper-OK  BANSOS DAN DANA HIBAH 
       Informasi Bantuan Sosial
       dan Dana Hibah 2017
       Kabupaten Luwu Timur
      Koper-OK  BANSOS DAN DANA HIBAH 
       Realisasi Bantuan Sosial
       dan Dana Hibah 2017
       Kabupaten Luwu Timur

      BAKOHUMASJ-fix

      LPSEJ-fix

      BPSJ-fix

      Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

      Seluruh Informasi Pembangunan
      Daerah Kabupaten Luwu Timur
      seluruhnya lengkap disajikan
      pada link di bawah ini

      Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

      Artikel dan Infografis Narasi Tunggal

      Lokakarya Peran Teknologi Keuangan
      dalam Pembangunan, bertema

      Fintech untuk Pembangunan
      yang Inklusif dan Berkelanjutan

      Gunakan tagar #fintech
      (Narasi Tunggal 24 Mei 2017)

      Unduh File Disini

      fintech

      Ikuti Kami

       fb-icon twitter-icon icon YouTube

       SMS CENTER 0853 9403 6666