Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

 
 

(1) Susunan  Organisasi  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

  1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Umum dan Keuangan.
  3. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian, terdiri atas :
    1. Subbidang Perencanaan dan Pembinaan Pegawai;
    2. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Pegawai; dan
    3. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Prajabatan.
  4. Bidang Mutasi dan Data Kepegawaian, terdiri atas :
    1. Subbidang Mutasi Jabatan;
    2. Subbidang Mutasi Kepangkatan dan Pensiun; dan
    3. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.
  5. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

KEDUDUKAN

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah;

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

KEPALA BADAN

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan pelaksanaan kebijakan pelakasanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi dan pengembangan kepegawaian;
  2. perumusan pelaksanaan kebijakan pelakasanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan data pegawai;
  3. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
  4. pelaksanaan administrasi Badan; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  2. merumuskan program kerja sesuai  Rencana Strategis (Renstra) Badan;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan;
  4. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
  5. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;
  6. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;
  7. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
  8. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
  9. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
  10. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pengembangan kepegawaian serta bidang mutasi dan data kepegawaian;
  11. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  13. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
  14. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
  15. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  16. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

 

BAGIAN KEDUA

SEKRETARIAT

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
  2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
  3. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
  7. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Badan;
  8. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Badan;
  9. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  10. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
  11. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  12. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
  13. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
  14. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi keuangan dan aset;
  15. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksannaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan;
  16. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Badan;
  17. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
  18. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
  19. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Baca Selengkapnya: Susunan  Organisasi  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur

Sukseskan Asian Games 2018

Iklan Asian Games web

Webmail
email_icon

Link Download

Banner 3  RPJMD 2016 - 2021
 Rencana Pembangunan
 Jangka Menengah Daerah
 Kab. Luwu Timur
data APBN  APBD | PERENCANAAN | JDIH
 Informasi APBD, Produk
 Hukum, Produk Perencanaan
 Kabupaten Luwu Timur
statistiklogo2  LUWU TIMUR DALAM ANGKA
 Publikasi Tahunan yang
 Diterbitkan Oleh BPS
 Kab. Luwu Timur
Koper-OK  DANA HIBAH DAN BANSOS 
 Publikasi Realisasi Penerima
 Dana Hibah dan Bantuan
 Sosial Periode Januari-
 Desember 2017
Koper-OK  DANA HIBAH DAN BANSOS 
 Publikasi Laporan
 Pertanggungjawaban Realisasi
 dan Penggunaan oleh Penerima
 Dana Hibah dan Bantuan
 Sosial T.A 2017

BAKOHUMASJ-fix

LPSEJ-fix

BPSJ-fix

Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

Seluruh Informasi Pembangunan
Daerah Kabupaten Luwu Timur
seluruhnya lengkap disajikan
pada link di bawah ini

Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

Artikel dan Infografis Narasi Tunggal

Lokakarya Peran Teknologi Keuangan
dalam Pembangunan, bertema

Fintech untuk Pembangunan
yang Inklusif dan Berkelanjutan

Gunakan tagar #fintech
(Narasi Tunggal 24 Mei 2017)

Unduh File Disini

fintech

Ikuti Kami

 fb-icon twitter-icon icon YouTube

 SMS CENTER 0853 9403 6666