Inspektorat

INSPEKTORAT

 (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

a. Inspektur;

b. Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Administrasi dan Umum.
2. Subbagian Perencanaan.
3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Inspektur
Pasal 4

(1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Inspektur dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur Negara dan daerah serta kesekretariatan Inspektorat;
b. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat;
c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat;
d. membina dan mengarahkan Sekretaris dan para Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan tugasnya;
e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Inspektorat;
f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Inspektorat;
g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
i. melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
j. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, monitoring dan pelaporan tugas pengawasan;
k. mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan pengawasan;
l. mengoordinasikan hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja terkait;
m. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
n. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan Inspektorat;
o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pengawasan;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewajiban menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan;
c. perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan;
d. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
e. penghimpunan, pengelolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
f. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan tekhnis fungsional;
g. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordiansian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
h. pelaksanaan urusan kepegawaian keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

(4) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
d. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
e. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
f. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
g. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dalam lingkup Inspektorat;
h. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan adminitrasi dan umum;
i. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan;
j. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan;
k. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
m. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau mendatangani naskah dinas;
n. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
p. melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretariat Inspektorat;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6

(1) Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan Inspektorat meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan Inspektorat, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi dan umum;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan umum;
c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan umum;
d. pengelolaan administrasi umum Inspektorat, urusan rumah tangga, kesiapan, perjalanan dinas, pengadaan pemeliharaan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi analisis kebutuhan pegawai, jejaring karier, usulan kenaikan pangkat, penghargaan, dan penilaian angka kredit jabatan funsional;
f. pengelolaan sarana dan prasarana Inspektorat;
g. pengendalian dan pelaporan administrasi dan umum Inspektorat; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Subbagian;
c. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
f. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
g. menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Administrasi dan Umum;
h. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan pelaporan Inspektorat;
i. menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
j. mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
k. mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
l. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan Inspektorat;
m. mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
n. mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
o. mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
p. mengelola dan melaksanakan urusan keuangan;
q. melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring dan evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset Inspektorat;
r. mengelola dan melaksanakan urusan administrasi dan umum lainnya;
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi dan Umum serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman pengawaasan, menghimpun, mengelola, mendokumentasikan dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
b. pelaksanaan perumusan program/kegiatan kerja, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka menengah;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
d. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan perencanaan;
e. pelaksanaan evaluasi pelaporan dan pengendalian penyelenggaraan program dan kegiatan perencanaan;
f. menyusun pelaporan pelaksanaan perencanaan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Subbagian;
c. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
f. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
g. menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di bidang perencanaan;
h. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan pelaporan Inspektorat;
i. menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
j. melakukan penyusunan pedoman pengawasan, pedoman umum dan pedoman lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dalam lingkup Inspektorat;
k. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
m. melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester;
n. melakukan pengolahan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
o. melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
p. mengelola dan melaksanakan urusan perencanaan lainnya;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pegaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

(2) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan program pengawasan;
b. pengelolaan data statistik pengawasan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pengawasan; dan
d. penyusunan pelaporan pelaksanaan pengawasan.

(3) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Subbagian;
c. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
f. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
g. menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di bidang Evaluasi dan Pelaporan;
h. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan pelaporan Inspektorat;
i. menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
j. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan evaluasi dan pelaporan;
k. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan urusan evaluasi dan pelaporan;
l. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Inspektorat dalam rangka evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
m. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan interen maupun eksteren;
n. mengelola Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
o. mengadministrasikan laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) dan hasil tindak lanjut;
p. mengadministrasikan laporan dan surat pengaduan masyarakat;
q. melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan intern maupun ekstern;
r. melakukan administrasi, inventarisasi, kajian dan analisis pelaporan;
s. mengelola dan melaksanakan urusan evaluasi dan pelaporan lainnya; 
t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Evaluasi dan Pelaporan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I
Pasal 9


(1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengusulan program dan pengawasan di wilayah I;
b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah I;
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah I;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah I;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas di wilayah I;
e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas di wilayah I;
f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah I;
g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah I.
h. melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa; 
i. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan serta laporan kinerja instansi kinerja pemerintah di wilayah I; 
j. melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal di wilayah I; 
k. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah I; 
l. melaksanakan pemeriksaan terpadu di wilayah I; 
m. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi; 
n. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik di wilayah I; 
o. merumuskan dan menyusun pedoman/standar di bidang pengawasan; 
p. melaksanakan koordinasi program pengawasan di wilayah I; 
q. melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi di wilayah I; 
r. melaksanakan pengawasan terhadap tugas pembantuan dan alokasi dana desa di wilayah I; 
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di wilayah I dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah II
Pasal 10

(1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengusulan program dan pengawasan di wilayah II;
b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah II;
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah II;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II; dan 
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah II;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas di wilayah II;
e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas di wilayah II;
f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah II;
g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah II.
h. melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa;
i. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan serta laporan kinerja instansi kinerja pemerintah di wilayah II;
j. melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal di wilayah II;
k. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah II;
l. melaksanakan pemeriksaan terpadu di wilayah II;
m. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
n. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik di wilayah II;
o. merumuskan dan menyusun pedoman/standar di bidang pengawasan;
p. melaksanakan koordinasi program pengawasan di wilayah II;
q. melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi di wilayah II;
r. melaksanakan pengawasan terhadap tugas pembantuan dan alokasi dana desa di wilayah II;
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di wilayah II dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III
Pasal 11

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengusulan program dan pengawasan di wilayah III;
b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah III;
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah III;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah III; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah III;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas di wilayah III;
e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas di wilayah III;
f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah III;
g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah III;
h. melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa;
i. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan serta laporan kinerja instansi kinerja pemerintah di wilayah III;
j. melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal di wilayah III;
k. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah III;
l. melaksanakan pemeriksaan terpadu di wilayah III;
m. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
n. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik di wilayah III;
o. merumuskan dan menyusun pedoman/standar di bidang pengawasan;
p. melaksanakan koordinasi program pengawasan di wilayah III;
q. melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi di wilayah III;
r. melaksanakan pengawasan terhadap tugas pembantuan dan alokasi dana desa di wilayah III;
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di wilayah III dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah IV
Pasal 12

(1) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengusulan program dan pengawasan di wilayah IV;
b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah IV;
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah IV;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah IV; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah dibidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah IV;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas di wilayah IV;
e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas di wilayah IV;
f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah IV;
g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah IV;
h. melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa;
i. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan serta laporan kinerja instansi kinerja pemerintah di wilayah IV;
j. melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal di wilayah IV;
k. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah IV;
l. melaksanakan pemeriksaan terpadu di wilayah IV;
m. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
n. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik di wilayah IV;
o. merumuskan dan menyusun pedoman/standar di bidang pengawasan;
p. melaksanakan koordinasi program pengawasan di wilayah IV;
q. melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi di wilayah IV;
r. melaksanakan pengawasan terhadap tugas pembantuan dan alokasi dana desa di wilayah IV;
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di wilayah IV dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, di lingkungan Inspektorat mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab membantu tugas Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahlian, keterampilan, spesialisasi dan bersifat mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jabatan fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.
(3) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Inspektur mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Pasal 15

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai dalam lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efesiensi.

Pasal 16

(1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Inspektorat wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dalam lingkungan Inspektorat mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Inspektorat, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Inspektorat wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

 

Dirgahayu RI ke 72

BANNER-WEBok

Webmail
email_icon
Weblink SKPD
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  • Dinas PMD
  • Dinas Lingkungan Hidup
  • Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
  • Dinas PPKB
  • Dinas Dukcapil
  • Dinas Pertanian
  • Dinas Perkintan
  • Dinas Kesehatan
  • Dinas Pendidikan
  • Dinas PerkopUKM
  • Dinas SosPP & PA
  • Dinas PU & PR
  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Dinas Perhubungan
  • Badan Perlitbangda
  • BKPSDM
  • BPBD
  • Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Inspektorat
  • RSUD Ilagaligo
  • Kesbangpol
  • SatpolPP & Damkar
  • Kecamatan Burau
  • Kecamatan Wotu
  • Kecamatan Mangkutana
  • Kecamatan Kalaena
  • Kecamatan Tomoni
  • Kecamatan Tomoni Timur
  • Kecamatan Angkona
  • Kecamatan Kalaena
  • Kecamatan Malili
  • Kecamatan Wasuponda
  • Kecamatan Towuti
  • Kecamatan Nuha
  • Monev Ekbang 2015

    Format Monitoring Evaluasi
    Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)
    Setdakab. Luwu Timur

    [File unduh disini]

    Info LPSE Lutim

    .:: LPSE Lutim new1

    Info ULP Lutim

    .:: Info ULP Lutim 2014 new1

    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 1 2014
    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 2 2014
    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 3 2014
    • Daftar Paket Siap Lelang terbaru
    • Daftar Nama-nama Paket ULP Pokja Barang

    ..:: Data selengkapnya Unduh Disini

    Informasi Ketenagakerjaan

    .:: Renstra Naker
        2016 - 2021
    new1

     

    Sepagai upaya peningkatan pelayanan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial khususnya pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan bagi perusahaan yang ada di lingkup Pemeritah Kabupaten Luwu Timur, maka Disnakertransos menyediakan Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk dapat diunduh oleh para pengusaha yang akan melakukan pengurusan Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

      Link Download

      Banner 3  RPJMD 2016 - 2021
       Rencana Pembangunan
       Jangka
      Menengah Daerah
       Kab. Luwu Timur

      data APBN  APBD | PERENCANAAN | JDIH
       Informasi APBD, Produk
       Hukum, Produk Perencanaan
       Kabupaten Luwu Timur
      Koper-OK  BANSOS DAN DANA HIBAH 
       Informasi Bantuan Sosial
       dan Dana Hibah 2017
       Kabupaten Luwu Timur
      Koper-OK  BANSOS DAN DANA HIBAH 
       Realisasi Bantuan Sosial
       dan Dana Hibah 2017
       Kabupaten Luwu Timur

      BAKOHUMASJ-fix

      LPSEJ-fix

      BPSJ-fix

      Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

      Seluruh Informasi Pembangunan
      Daerah Kabupaten Luwu Timur
      seluruhnya lengkap disajikan
      pada link di bawah ini

      Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

      Artikel dan Infografis Narasi Tunggal

      Lokakarya Peran Teknologi Keuangan
      dalam Pembangunan, bertema

      Fintech untuk Pembangunan
      yang Inklusif dan Berkelanjutan

      Gunakan tagar #fintech
      (Narasi Tunggal 24 Mei 2017)

      Unduh File Disini

      fintech

      Ikuti Kami

       fb-icon twitter-icon icon YouTube

       SMS CENTER 0853 9403 6666