Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

DINAS PERHUBUNGAN

 

SUSUNAN ORGANISASI pdf_icon

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat;
    Sekretariat terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Umum dan Keuangan.
  3. Bidang Perhubungan Darat;
    Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
    1. Seksi Lalu lintas Angkutan Jalan dan Kelaikan Kendaraan; dan
    2. Seksi Manajemen Keselamatan Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas.
  4. Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
    Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri dari :
    1. Seksi Kepelabuhanan, Keselamatan  Angkutan Laut dan Pengamanan Wilayah Perairan; dan
    2. Seksi Perhubungan Udara.
  5. Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP);
    Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) terdiri dari :
    1. Seksi Angkutan dan Keselamatan  Transportasi Danau; dan
    2. Seksi Pengawasan Lalu lintas dan Penyeberangan.
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

11. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

TUGAS DAN KEWAJIBAN, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
JABATAN-JABATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

11. Kepala Dinas

Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat
  2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan laut dan udara
  3. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ASDP.
  4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi.
  5. Pelaksanaan administrasi Dinas
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah.
  2. Merumuskan program kerja sesuai  Rencana Strategis Dinas.
  3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas.
  4. Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya.
  5. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas.
  6. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas.
  7. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.
  9. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.
  10. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, bidang perhubungan laut dan udara serta bidang ASDP.
  11. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang perhubungan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  12. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang perhubungan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
  13. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang perhubungan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
  14. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang perhubungan.
  15. Menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas.
  16. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
  18. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

11.a. Sekretaris Dinas

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perhubungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian.
  2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan
  3. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. Merencanakan operasional kerja Sekretariat Dinas berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
  2. Mengkoordinasi segala kegiatan antara bidang dalam lingkup dinas.
  3. Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi dinas.
  4. Memberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja dinas.
  5. Mengkoordinasikan/menyelenggarakan perencanaan,pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
  6. Memberi petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur dinas.
  7. Mengatur urusan tata usaha, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian dinas.
  8. Mengatur tata naskah dinas dan rumah tangga dinas.
  9. Melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik dinas.
  10. Memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan dinas.
  11. Membina perpustakaan dinas.
  12. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan.
  13. Menyelia pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan.
  14. Mengembangkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan.
  15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan.
  16. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Dians kepada Kepala Dinas.
  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

11.a.1) Kepala Subag Perencanaan

Tugas dan Kewajiban membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan dan evaluasi program / kegiatan dinas.

Fungsi

  1. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian
  4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian

Uraian Tugas

  1. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
  2. Menghimpundan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan.
  3. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh untuk penyusunan rencana kegiatan dinas.
  4. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik dinas.
  5. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik.
  6. Menyiapkan penyusunan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) dinas.
  7. Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas.
  8. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring.
  9. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Kabupaten dan Propinsi.
  10. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dinas dan menyusun LAKIP dinas.
  11. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Perencanaan.
  12. Mengevaluasi pelaksaan tugas staf Sub Bagian Perencanaan.
  13. Melaporkan hasil pelaksanan tugas staf Sub Bagian Perencanaan kepada Sekretaris.
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

11.a.2) Kepala Subag Keuangan

Tugas dan Kewajiban membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

Fungsi

  1. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian
  4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian

Uraian Tugas

  1. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
  2. Menghimpundan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan.
  3. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan.
  4. Melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monev anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset dinas.
  5. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian.
  6. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian.
  7. Melaksanakan administrasi keuangan.
  8. Melaksanakan pembinaan terhadap pemegang kas dan penyimpanan/pengurus barang dinas.
  9. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan.
  10. Mengevaluasi pelaksaan tugas staf Sub Bagian Keuangan.
  11. Melaporkan hasil pelaksanan tugas staf Sub Bagian Keuangan kepada Sekretaris.
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

11.a.3) Kepala Subag Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Kewajiban membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas

Fungsi

  1. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian
  4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian

Uraian Tugas

  1. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
  2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan – bahan lainnyayang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
  4. Memberikan pelayanan : naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  5. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor;
  6. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
  7. Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun, serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
  8. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
  9. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

11.b.Kepala Bidang Perhubungan Darat

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang perhubungan darat.

Fungsi

  1. Penyusunan kebijakan teknis bidang
  2. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang
  4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang

Uraian Tugas

  1. Merencanakan kegiatan angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas perhubungan darat.
  2. Mengarahkan pelaksanaan tugas pada angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas perhubungan darat.
  3. Mengatur kegiatan angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas perhubungan darat.
  4. Membimbing tehnis pelaksanaan angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas perhubungan darat.
  5. Mengevaluasi pelaksanaan program angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta sarana dan prasarana Perhubungan Darat.
  6. Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
  7. Penyiapan Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan, angkutan penyeberangan.
  8. Merekomendasikan pemberian izin dan tertib pelayanan angkutan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten.
  9. Menyiapakan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten.
  10. Penyiapan rencana dan penetapan lokasi dan pengolaan Terminal penumpang dan barang perparkiran dan lain-lain.
  11. Menganalisis dan mengembangkan kinerja Bidang.
  12. Melaporkan kegiatan bidang kepada Kepala Dinas.

11.b.1)Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas angkutan jalan

Fungsi

  1. Penyusunan program dan kegiatan seksi
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
  3. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
  4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas

  1. Merencanakan pelayanan dan pengendalian angkutan Darat
  2. Mengarahkan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pengawasan, jaringan trayek angkutan.
  3. Mengatur penyelenggaraan dan penetapan jaringan trayek angkutan
  4. Membimbing dan penyiapan rekomendasi penetapan perizinan.
  5. Mengevaluasi pelaksanaan program rencana penetapan tarif angkutan kota dan pedesaan. Serta ASDP dalam Kabupaten/Kota.
  6. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan perjalanan kendaraan penumpang setiap Terminal.
  7. Menginventarisasi data angkutan orang dan barang sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.
  8. Menyusun Bezetting Trayek angkutan Kota dan Pedesaan dalam Kabupaten/Kota,
  9. Menyusun dan menetapkan jaringan trayek angkutan pedesaan dan angkutan kota dalam Kabupaten/Kota.
  10. Mengawasi pelaksanaan pelayanaan angkutan disetiap terminal dan pelabuhan Penyeberangan.
  11. Menghimpun Data laporan perjalanan kendaraan dan penumpang di Terminal dan penyeberangan sebagai data dan evaluasi Angkutan.

11.b.2)Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas

Fungsi

  1. Penyusunan program dan kegiatan seksi
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
  3. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
  4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas

  1. Melakukan penyiapan dan penetapan jaringan transportasi jalan Kabupaten/Kota.
  2. Pemantauan dan analisis unjuk kerja operasional lalu lintas darat.
  3. Melakukan penyiapan penetapan lokasi pemasangan rambu-rambu lalu lintas, Marka Jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas dan alat pengamanan dan pemasangannya dijalan Kabupaten/Kota.
  4. Mengatur kegiatan dan menganalisa daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
  5. Penyelenggaraan pengawasanan jaringan transportasi jalan, kelas jalan dalam Kabupaten/Kota.
  6. Pemberian Izin penggunaan jalan sesuai kepentingan lalu lintas yang berada pada jalan Nasional, Propinsi, Kabupaten dan jalan Desa yang berada di Kabupaten/Kota.
  7. Memberikan Rekomendasi Perizinan sekolah mengemudi.
  8. Mengevaluasi pelaksanaan program dan penetapan lokasi perparkiran dan pengawasan penyelenggaraan pengawasan dan pengaturan fasilitas parkir kendaraan dijalan.
  9. Melaksanakan penetapan larangan penggunaan jalan tertentu di Kabupaten/Kota.
  10. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di Kabupaten dengan persetujuan Bupati untuk jalan Kabupaten/Kota.
  11. Penetapan pelaksanaan kegiatan rekayasa Lalu lintas dan Manajemen Lalu Lintas di Kabupaten/Kota
  12. Mengawasi pelaksanaan tarif angkutan yang ditetapkan Pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  13. Pemeriksaan persyaratan tehnis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan maupun terminal dengan tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
  14. Melaksanakan kegiatan pengawasan lalu lintas dan pengendalian lalu lintas di jalan (patroli dan pengawalan di jalan).
  15. Mengadakan survey lalu lintas dalam memantau kegiatan lalu lintas, pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan alat pengendali pengamanan di jalan.
  16. Merencanakan jaringan lintas angkutan barang di jalan dengan kendaraan bermotor.
  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
  18. Menganalisis dan mengembangkan kinerja seksi.
  19. Melaporkan kegiatan seksi kepada Kepala Bidang.

11.c.Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksankan kegiatan di bidang perhubungan laut dan udara.

Fungsi

  1. Penyusunan kebijakan teknis bidang
  2. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang
  4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang

Uraian Tugas

  1. Merencanakan kegiatan kepelabuhanan, lalu lintas dan angkutan laut, serta keselamatan pelayaran kebandaraan, pembinaan dan pengawasan perhubungan udara.
  2. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan, lalu lintas dan angkutan laut, serta keselamatan pelayaran kebandaraan, pembinaan dan pengawasan perhubungan udara.
  3. Mengatur kegiatan kepelabuhanan, lalu lintas dan angkutan laut, serta keselamatan pelayaran kebandaraan, pembinaan dan pengawasan perhubungan udara.
  4. Membimbing teknis pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan, lalu lintas dan angkutan laut, serta keselamatan pelayaran kebandaraan, pembinaan dan pengawasan perhubungan udara.
  5. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan bidang
  6. Melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja bidang.
  7. Melaporkan kegiatan bidang kepada Kepala Dinas.

11.c.1)Kepala Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan angkutan laut dan kepelabuhanan

Fungsi

  1. Penyusunan program dan kegiatan seksi
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
  3. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
  4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas

  1. Merekomendasikan izin untuk lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus.
  2. Penetapan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) di pelabuhan lokal kabupaten/kota.
  3. Penetapan daerah lingkungan kerja (DLKR) serta daerah lingkungan kepentingan (DLKP) bagi pelabuhan lokal/kabupaten.
  4. Merekomendasikan jasa pelayanan pelabuhan di luar kewenangan kabupaten/kota dengan jasa pelabuhan kabupaten kota.
  5. Mengkaji dan menetapkan tarif bongkar muat bersama unsur terkait.
  6. Mengkaji dan menetapkan besar tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal kabupaten/kota bersama unsur terkait.
  7. Melaksanakan pengurusan tarif jasa pelabuhan untuk pelayaran lokal kabupaten/kota. Merekomendasikan surat izin usaha perusahaan pelayaran (SIUPP). Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dalam kabupaten/kota.
  8. Menyusun dan merencanakan trayek angkutan perintis.
  9. Merekomendasikan pemberian izin usaha Salvage termasuk kegiatan penyelamatan bawah air kotor GT kecil dari 7.
  10. Melaksanakan dan pengawasan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor GT lebih kecil dari 7.
  11. Menertibkan surat tanda kebangsaan kapal dengan ukuran lebih kecil dari GT 7.
  12. Melaksanakan pengamanan, penertiban dan penanggulangan pencemaran laut, patroli serta bantuan SAR di pelabuhan dengan memperhatikan perundang- undangan yang berlaku.
  13. Merekomendasikan surat izin usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPPR).
  14. Merekomendasikan surat izin usaha perusahaan penunjang angkutan laut (EMKL-PBM-TALLY) lintas kabupaten/kota.
  15. Mengkaji dan menetapkan tariff angkutan laut penumpang kelas ekonomi kabupaten/kota.
  16. Mengkoordinasikan penyusunan trayek angkutan perintis.
  17. Mengkoordinasikan penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal kabupaten/kota.
  18. Merekomendasikan pemberian izin kerja (lebih kecil dari 50.000 m3) dan reklamasi pantai (lebih kecil dari 2 ha).
  19. Melaksanakan pendaftaran ulang terhadap :
    1. Perusahaan Pelayaran Rakyat berupa penerbitan SIUPPR.
    2. Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).
  20. Menganalisis dan mengembangkan kinerja seksi.
  21. Melaporkan kegiatan seksi kepada Kepala Bidang.

11.c.2)Kepala Seksi Perhubungan Udara

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang Perhubungan Udara dalam melaksanakan kegiatan perhubungan udara.

Fungsi

  1. Penyusunan program dan kegiatan seksi
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
  4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas

  1. Menyusun kebijakan kebandaraan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagai pedoman kerja.
  2. Membantu kelancaran angkutan udara.
  3. Merekomendasikan izin mendirikan bangunan bagi bangunan – bangunan dalam kawasan keselamatan operasi pembangunan (KOP).
  4. Menyiapkan bahan rekomendasi pembangunan dalam Bandar udara.
  5. Menyiapkan izin lokasi bandar udara antar kabupaten dalam propinsi Sulawesi Tengah.
  6. Menyusun dan merencanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan perhubungan udara.
  7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kelancaran angkutan udara.
  8. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan seksi operasi dan kepentingan pembangunan.
  9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Bandar udara kabupaten.
  10. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan perhubungan udara.
  11. Menganalisis dan mengembangkan kinerja seksi.
  12. Melaporkan kegiatan seksi kepada Kepala Bidang.

11.d.Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksankan kegiatan di bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP)

Fungsi

  1. Penyusunan kebijakan teknis bidang
  2. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang
  4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang

Uraian Tugas

  1. Merencanakan kegiatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP)
  2. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP)
  3. Mengatur kegiatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP)
  4. Membimbing teknis pelaksanaan kegiatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP)
  5. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan bidang
  6. Melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja bidang.
  7. Melaporkan kegiatan bidang kepada Kepala Dinas.

11.d.1)Kepala Seksi Lalu Lintas Penyeberangan

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan lalu lintas penyeberangan menggunakan ASDP

Fungsi

  1. Penyusunan program dan kegiatan seksi
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
  4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas

  1. Menetapkan pengelolaan dermaga ASDP untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal kabupaten/kota.
  2. Penetapan daerah lingkungan kerja (DLKR) serta daerah lingkungan kepentingan (DLKP) bagi ASDP
  3. Merekomendasikan jasa pelayanan dermaga di luar kewenangan kabupaten/kota dengan jasa dermaga kabupaten kota.
  4. Mengkaji dan menetapkan tarif bongkar muat bersama unsur terkait.
  5. Mengkaji dan menetapkan besar tarif dermaga dan pelayanan ASDP.
  6. Melaksanakan pengurusan tarif jasa dermaga untuk penyeberangan lokal kabupaten/kota.
  7. Merekomendasikan surat izin usaha perusahaan ASDP dalam kabupaten.
  8. Menyusun dan merencanakan trayek angkutan perintis.
  9. Melaksanakan pengamanan, penertiban dan penanggulangan pencemaran sungai dan danau, patroli serta bantuan SAR di dermaga dengan memperhatikan perundang- undangan yang berlaku.
  10. Mengkoordinasikan penetapan rencana induk dan rencana pengembangan dermaga kabupaten.
  11. Menganalisis dan mengembangkan kinerja seksi.
  12. Melaporkan kegiatan seksi kepada Kepala Bidang.

11.d.2)Kepala Seksi Pengawasan ASDP

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pengawasan ASDP.

Fungsi

  1. Penyusunan program dan kegiatan seksi
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
  4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas

  1. Menyusun dan merencanakan kegiatan pengawasan ASDP.
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan ASDP.
  3. Mengevaluasi kegiatan pengawasan ASDP.
  4. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
  5. Melaporkan kegiatan seksi kepada Kepala bidang.

 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah kerjanya masing – masing yang meliputi pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai keahlian.

dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Idul Fitri 1438H / 2017M

Banner-Idul-Fitri-1438H

Webmail
email_icon
Weblink SKPD
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  • Dinas PMD
  • Dinas Lingkungan Hidup
  • Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
  • Dinas PPKB
  • Dinas Dukcapil
  • Dinas Pertanian
  • Dinas Perkintan
  • Dinas Kesehatan
  • Dinas Pendidikan
  • Dinas PerkopUKM
  • Dinas SosPP & PA
  • Dinas PU & PR
  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Dinas Perhubungan
  • Badan Perlitbangda
  • BKPSDM
  • BPBD
  • Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Inspektorat
  • RSUD Ilagaligo
  • Kesbangpol
  • SatpolPP & Damkar
  • Kecamatan Burau
  • Kecamatan Wotu
  • Kecamatan Mangkutana
  • Kecamatan Kalaena
  • Kecamatan Tomoni
  • Kecamatan Tomoni Timur
  • Kecamatan Angkona
  • Kecamatan Kalaena
  • Kecamatan Malili
  • Kecamatan Wasuponda
  • Kecamatan Towuti
  • Kecamatan Nuha
  • Monev Ekbang 2015

    Format Monitoring Evaluasi
    Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)
    Setdakab. Luwu Timur

    [File unduh disini]

    Info LPSE Lutim

    .:: LPSE Lutim new1

    Info ULP Lutim

    .:: Info ULP Lutim 2014 new1

    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 1 2014
    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 2 2014
    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 3 2014
    • Daftar Paket Siap Lelang terbaru
    • Daftar Nama-nama Paket ULP Pokja Barang

    ..:: Data selengkapnya Unduh Disini

    Informasi Ketenagakerjaan

    .:: Renstra Naker
        2016 - 2021
    new1

     

    Sepagai upaya peningkatan pelayanan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial khususnya pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan bagi perusahaan yang ada di lingkup Pemeritah Kabupaten Luwu Timur, maka Disnakertransos menyediakan Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk dapat diunduh oleh para pengusaha yang akan melakukan pengurusan Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

      Link Download

      Banner 3  RPJMD 2016 - 2021
       Rencana Pembangunan
       Jangka
      Menengah Daerah
       Kab. Luwu Timur

      data APBN  APBD | PERENCANAAN | JDIH
       Informasi APBD, Produk
       Hukum, Produk Perencanaan
       Kabupaten Luwu Timur

      Koper-OK  BANSOS DAN DANA HIBAH 
       Informasi Bantuan Sosial
       dan Dana Hibah 2017
       Kabupaten Luwu Timur

      BAKOHUMASJ-fix

      LPSEJ-fix

      BPSJ-fix

      Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

      Seluruh Informasi Pembangunan
      Daerah Kabupaten Luwu Timur
      seluruhnya lengkap disajikan
      pada link di bawah ini

      Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

      Artikel dan Infografis Narasi Tunggal

      Lokakarya Peran Teknologi Keuangan
      dalam Pembangunan, bertema

      Fintech untuk Pembangunan
      yang Inklusif dan Berkelanjutan

      Gunakan tagar #fintech
      (Narasi Tunggal 24 Mei 2017)

      Unduh File Disini

      fintech

      Arsip Berita

    • 2017 (179)
    • 2016 (389)
    • 2015 (282)