Dinas Kesehatan

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat,  terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
  4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
    3. Seksi Pencegahan  dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
  5. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
    2. Seksi Pelayanan Rujukan; dan
    3. Seksi Pelayanan Khusus.
  6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
    1. Seksi Kefarmasian;
    2. Seksi Alat Kesehatan; dan
    3. Seksi Sumber Daya Manusaia Kesehatan.
  7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah;
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat;
  2. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
  3. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
  4. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan;
  5. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
  6. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
  2. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
  4. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
  5. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
  6. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
  7. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
  8. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
  9. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
  10. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, dan bidang sumber daya kesehatan;
  11. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  12. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang kesehatan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
  13. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang kesehatan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
  14. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesehatan;
  15. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
  16. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  17. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  18. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

 
  1. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
  2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan;
  3. perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
  7. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
  8. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
  9. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  10. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  11. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  12. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
  13. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
  14. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
  15. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
  16. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
  17. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
  18. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
  19. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Baca Selengkapnya: SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR pdf_icon

 

LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

Banner2017-1

Webmail
email_icon
Weblink SKPD
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  • Dinas PMD
  • Dinas Lingkungan Hidup
  • Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
  • Dinas PPKB
  • Dinas Dukcapil
  • Dinas Pertanian
  • Dinas Perkintan
  • Dinas Kesehatan
  • Dinas Pendidikan
  • Dinas PerkopUKM
  • Dinas SosPP & PA
  • Dinas PU & PR
  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Dinas Perhubungan
  • Badan Perlitbangda
  • BKPSDM
  • BPBD
  • Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Inspektorat
  • RSUD Ilagaligo
  • Kesbangpol
  • SatpolPP & Damkar
  • Kecamatan Burau
  • Kecamatan Wotu
  • Kecamatan Mangkutana
  • Kecamatan Kalaena
  • Kecamatan Tomoni
  • Kecamatan Tomoni Timur
  • Kecamatan Angkona
  • Kecamatan Kalaena
  • Kecamatan Malili
  • Kecamatan Wasuponda
  • Kecamatan Towuti
  • Kecamatan Nuha
  • Monev Ekbang 2015

    Format Monitoring Evaluasi
    Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)
    Setdakab. Luwu Timur

    [File unduh disini]

    Info LPSE Lutim

    .:: LPSE Lutim new1

    Info ULP Lutim

    .:: Info ULP Lutim 2014 new1

    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 1 2014
    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 2 2014
    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 3 2014
    • Daftar Paket Siap Lelang terbaru
    • Daftar Nama-nama Paket ULP Pokja Barang

    ..:: Data selengkapnya Unduh Disini

    Informasi Ketenagakerjaan

    .:: Renstra Naker
        2016 - 2021
    new1

     

    Sepagai upaya peningkatan pelayanan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial khususnya pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan bagi perusahaan yang ada di lingkup Pemeritah Kabupaten Luwu Timur, maka Disnakertransos menyediakan Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk dapat diunduh oleh para pengusaha yang akan melakukan pengurusan Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

      Link Download

      Banner 3  RPJMD 2016 - 2021
       Rencana Pembangunan
       Jangka
      Menengah Daerah
       Kab. Luwu Timur

      data APBN  APBD | PERENCANAAN | JDIH
       Informasi APBD, Produk
       Hukum, Produk Perencanaan
       Kabupaten Luwu Timur
      Koper-OK  BANSOS DAN DANA HIBAH 
       Informasi Bantuan Sosial
       dan Dana Hibah 2017
       Kabupaten Luwu Timur
      Koper-OK  BANSOS DAN DANA HIBAH 
       Realisasi Bantuan Sosial
       dan Dana Hibah 2017
       Kabupaten Luwu Timur

      BAKOHUMASJ-fix

      LPSEJ-fix

      BPSJ-fix

      Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

      Seluruh Informasi Pembangunan
      Daerah Kabupaten Luwu Timur
      seluruhnya lengkap disajikan
      pada link di bawah ini

      Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

      Artikel dan Infografis Narasi Tunggal

      Lokakarya Peran Teknologi Keuangan
      dalam Pembangunan, bertema

      Fintech untuk Pembangunan
      yang Inklusif dan Berkelanjutan

      Gunakan tagar #fintech
      (Narasi Tunggal 24 Mei 2017)

      Unduh File Disini

      fintech

      Ikuti Kami

       fb-icon twitter-icon icon YouTube

       SMS CENTER 0853 9403 6666