DASAR, KEDUDUKAN DAN TUGAS DPRD LUWU TIMUR

Pasal 18 Undang - Undang Dasar 1945 menjadi dasar pembentukan daerah berikut aparat - aparat pelaksanaanya, yang salah satu unsur pentingnya ialah adanya semacam Badan Perwakilan Daerah yang dalam perkembangannya menjelma menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti sekarang ini. Pasal 18 Undang - Undang 1945 dan penjelasannya merupakan landasan / dasar hukum pembentukan Pemerintah Daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan undang - undang.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan atas dasar perundang - undangan yang mengatur tentang pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1948 sampai sekarang telah ada peraturan resmi yang silih berganti yang mengatur pemerintahan di daerah sekaligus mencakup pengaturan tentang legislatif daerah (DPRD).

Peraturan dimaksud adalah :

  1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku pada hari diumumkan yaitu 10 Juli 1948.
  2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok - Pokok Pemerintah Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang - Undang ini maka Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1948 dicabut, Undang - Undang ini dibuat dibawah rangka UUDS 1950.
  3. Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, yang dibuat pada saat berlakunya kembali UUD 1945. Penetapan Presiden ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 November 1959.
  4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 1965. Undang - Undang ini merupakan penyempurnaan Penpres No.6 Tahun 1959 dan disesuaikan dengan iklim Politik yang berlaku pada waktu itu yang menitikberatkan pada Manipol - Usdek dan Demokrasi terpimpin. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1965 dibuat dalam rangka berlakunya kembali UUD 1945 dan disesuaikan dengan kondisi politik saat itu.
  5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Pemerintahan di daerah. Undang - Undang ini merupakan koreksi dan penyesuaian baru dari Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1965 sesuai dengan pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru. Undang - Undang ini lahir setelah adanya pengarahan politis mengenai pemerintah daerah dalam GBHN, dan juga sebagai pelaksanaan Tap MPR No.IV Tahun 1973 dan dibawah rangka UUD 1945. Undang - Undang ini berlaku tanggal 23 Juli 1974.
  6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang - Undang ini dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip -prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang - Undang ini mulai berlaku tanggal 7 Mei 1999.
  7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang - Undang ini dibuat sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan sesuatu daerah dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek - aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas - luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Undang - Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004, dan telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa pasal dalam undang-undang ini mengalami perubahan dengan maksud penyesuaian sesuai dengan kondisi daerah saat ini, dan pada saat undang - undang ini berlaku semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang - undang ini dinyatakan tidak berlaku. Undang - undang ini berlaku pada tanggal 24 April 2008 sampai sekarang.

 

Kedudukan DPRD diatur dengan Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD serta dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun pengaturan Kedudukan dan Tugas DPRD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No.25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Kedudukan dan tugas DPRD menurut Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 009/DPRD-LT/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Timur, DPRD adalah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Kedudukan DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah sejajar dan menjadi Mitra Pemerintah Daerah. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah :

  1. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

  2. Menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah.

  3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang - undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan program Pembangunan Daerah, dan kerjasama Internasional di Daerah.

  4. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Kabupaten.

  5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan Daerah.

  6. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Desentralisasi.

  7. Tugas - Tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang - Undang.

    LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

    Banner2017-1

    Webmail
    email_icon
    Weblink SKPD
  1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  2. Dinas PMD
  3. Dinas Lingkungan Hidup
  4. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
  5. Dinas PPKB
  6. Dinas Dukcapil
  7. Dinas Pertanian
  8. Dinas Perkintan
  9. Dinas Kesehatan
  10. Dinas Pendidikan
  11. Dinas PerkopUKM
  12. Dinas SosPP & PA
  13. Dinas PU & PR
  14. Dinas Komunikasi dan Informatika
  15. Dinas Perhubungan
  16. Badan Perlitbangda
  17. BKPSDM
  18. BPBD
  19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
  20. Inspektorat
  21. RSUD Ilagaligo
  22. Kesbangpol
  23. SatpolPP & Damkar
  24. Kecamatan Burau
  25. Kecamatan Wotu
  26. Kecamatan Mangkutana
  27. Kecamatan Kalaena
  28. Kecamatan Tomoni
  29. Kecamatan Tomoni Timur
  30. Kecamatan Angkona
  31. Kecamatan Kalaena
  32. Kecamatan Malili
  33. Kecamatan Wasuponda
  34. Kecamatan Towuti
  35. Kecamatan Nuha
  36. Monev Ekbang 2015

    Format Monitoring Evaluasi
    Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)
    Setdakab. Luwu Timur

    [File unduh disini]

    Info LPSE Lutim

    .:: LPSE Lutim new1

    Info ULP Lutim

    .:: Info ULP Lutim 2014 new1

    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 1 2014
    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 2 2014
    • Pengumuman Lelang Manual Tahap 3 2014
    • Daftar Paket Siap Lelang terbaru
    • Daftar Nama-nama Paket ULP Pokja Barang

    ..:: Data selengkapnya Unduh Disini

    Informasi Ketenagakerjaan

    .:: Renstra Naker
        2016 - 2021
    new1

     

    Sepagai upaya peningkatan pelayanan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial khususnya pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan bagi perusahaan yang ada di lingkup Pemeritah Kabupaten Luwu Timur, maka Disnakertransos menyediakan Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk dapat diunduh oleh para pengusaha yang akan melakukan pengurusan Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

      Link Download

      Banner 3  RPJMD 2016 - 2021
       Rencana Pembangunan
       Jangka
      Menengah Daerah
       Kab. Luwu Timur

      data APBN  APBD | PERENCANAAN | JDIH
       Informasi APBD, Produk
       Hukum, Produk Perencanaan
       Kabupaten Luwu Timur
      Koper-OK  BANSOS DAN DANA HIBAH 
       Informasi Bantuan Sosial
       dan Dana Hibah 2017
       Kabupaten Luwu Timur
      Koper-OK  BANSOS DAN DANA HIBAH 
       Realisasi Bantuan Sosial
       dan Dana Hibah 2017
       Kabupaten Luwu Timur

      BAKOHUMASJ-fix

      LPSEJ-fix

      BPSJ-fix

      Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

      Seluruh Informasi Pembangunan
      Daerah Kabupaten Luwu Timur
      seluruhnya lengkap disajikan
      pada link di bawah ini

      Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

      Artikel dan Infografis Narasi Tunggal

      Lokakarya Peran Teknologi Keuangan
      dalam Pembangunan, bertema

      Fintech untuk Pembangunan
      yang Inklusif dan Berkelanjutan

      Gunakan tagar #fintech
      (Narasi Tunggal 24 Mei 2017)

      Unduh File Disini

      fintech

      Ikuti Kami

       fb-icon twitter-icon icon YouTube

       SMS CENTER 0853 9403 6666