KEGIATAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

Di dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur Pemerintahan Daerah sebagai wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 dan sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka di DPRD dalam melaksanakan tugasnya yaitu mewakili kepentingan masyarakat dan sebagai lembaga yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah Daerah maka perannya juga ikut memberikan konstribusi terhadap kepentingan daerah yaitu bersama-sama Pemerintah daerah untuk menyusun segala sesuatunya demi kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga yang mempunyai alat - alat kelengkapan dewan, DPRD mempunyai peran menyikapi berbagai hal yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Adapun bentuk - bentuk dalam menyikapi persoalan tersebut yaitu dengan kegiatan persidangan dan kunjungan kerja, dengan penjabarannya sebagai berikut : 

A. PERSIDANGAN

  1. Tahun sidang DPRD dimulai tanggal 2 Januari dan berakhir 31 Desember dalam tahun yang bersangkutan dan dibagi 4 (empat).
  1. Tiap masa persidangan kegiatannya terdiri atas rapat-rapat, peninjauan dan kunjungan kerja termasuk study banding setelah diagendakan olah Panitia Musyawarah.

  1. DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun.

  1. Kecuali sebagaimana dimaksud pada point (3), atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah Anggota DPRD yang terdiri lebih dari 1 (satu) Fraksi atau atas permintaan Kepala Daerah, Ketua DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat - lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan diterima.

  1. DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

  1. Segala Keputusan DPRD yang proses pembahasannya bertentangan dengan tatacara yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dinyatakan tidak berlaku.

    Jenis Persidangan DPRD yang menjadi bagian dari Tata Tertib DPRD adalah sebagai berikut :

  1. Rapat Paripurna

  2. Rapat Paripurna Istimewa

  3. Rapat Pimpinan DPRD

  4. Rapat Gabungan Komisi

  5. Rapat Komisi

  6. Rapat Fraksi

  7. Rapat Panitia Musyawarah

  8. Rapat Panitia Anggaran

  9. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD

  10. Rapat Panitia Khusus

  11. Rapat Kerja

  12. Rapat Dengar Pendapat

  13. Rapat Koordinasi yang bersifat Reguler.

     

   Sedangkan penjabaran maksud dari pengertian persidangan tersebut yaitu sebagai berikut :

  1. Rapat Paripurna

Rapat Patripurna adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan merupakan Forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.

  1. Rapat Paripurna Istimewa

Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan.

  1. Rapat Pimpinan DPRD

Rapat Pimpinan DPRD adalah rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD.

  1. Rapat Gabungan Komisi

Rapat Gabungan Komisi adalah rapat Komisi - Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

  1. Rapat Komisi

Rapat Komisi adalah rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

  1. Rapat Fraksi

Rapat Fraksi adalah rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Fraksi.

  1. Rapat Panitia Musyawarah

Rapat Panitia Musyawarah adalah rapat Anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.

  1. Rapat Panitia Anggaran

Rapat Panitia Anggaran adalah rapat Anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.

  1. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD

Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.

  1. Rapat Panitia Khusus

Rapat Panitia Khusus adalah rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.

  1. Rapat Kerja

Rapat Kerja adalah rapat antara DPRD / Gabungan Komisi / Komisi / Panitia Musyawarah / Panitia Anggaran / Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

  1. Rapat Dengar Pendapat

Rapat Dengar Pendapat adalah Rapat antara DPRD / gabungan komisi / komisi / Panitia Khusus dengan lembaga / badan / organisasi kemasyarakatan dan anggota masyarakat.

  1. Rapat Koordinasi yang bersifat Reguler

Rapat Koordinasi yang bersifat Reguler adalah rapat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Luwu Timur bersama dengan seluruh Staf Sekretariat, dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

 

B. KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah, dan Kerjasama Internasional di daerah, selain itu juga memfasilitasi penyelesaian masalah di daerah maupun suatu usaha didalam meningkatkan wawasan kelembagaan seiring dengan perkembangan globalisasi disegala bidang untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun jenis kegiatan Kunjungan Kerja tersebut sebagai berikut :

  1. Kunjungan Kerja dalam daerah
  2. Kunjungan Kerja keluar daerah dalam propinsi
  3. Kunjungan Kerja keluar daerah luar propinsi

 

LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

Banner2017-1

Webmail
email_icon

Link Download

Banner 3  RPJMD 2016 - 2021
 Rencana Pembangunan
 Jangka Menengah Daerah
 Kab. Luwu Timur
data APBN  APBD | PERENCANAAN | JDIH
 Informasi APBD, Produk
 Hukum, Produk Perencanaan
 Kabupaten Luwu Timur
statistiklogo2  LUWU TIMUR DALAM ANGKA
 Publikasi Tahunan yang
 Diterbitkan Oleh BPS
 Kab. Luwu Timur
Koper-OK  DANA HIBAH DAN BANSOS 
 Publikasi Realisasi Penerima
 Dana Hibah dan Bantuan
 Sosial Periode Januari-
 Desember 2017
Koper-OK  DANA HIBAH DAN BANSOS 
 Publikasi Laporan
 Pertanggungjawaban Realisasi
 dan Penggunaan oleh Penerima
 Dana Hibah dan Bantuan
 Sosial T.A 2017

BAKOHUMASJ-fix

LPSEJ-fix

BPSJ-fix

Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

Seluruh Informasi Pembangunan
Daerah Kabupaten Luwu Timur
seluruhnya lengkap disajikan
pada link di bawah ini

Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

Artikel dan Infografis Narasi Tunggal

Lokakarya Peran Teknologi Keuangan
dalam Pembangunan, bertema

Fintech untuk Pembangunan
yang Inklusif dan Berkelanjutan

Gunakan tagar #fintech
(Narasi Tunggal 24 Mei 2017)

Unduh File Disini

fintech

Ikuti Kami

 fb-icon twitter-icon icon YouTube

 SMS CENTER 0853 9403 6666