ALAT KELENGKAPAN DPRD LUWU TIMUR

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Luwu Timur pada masa bhakti 2014-2019 yang diatur dalam Keputusan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Timur, terdiri dari :

  1. Pimpinan DPRD
  2. Komisi-Komisi
  3. Badan Kehormatan
  4. Panitia-Panitia 

1. PIMPINAN DPRD 

  • Pimpinan DPRD merupakan Lembaga yang bersifat Kolektif terdiri dari anggota-anggota yang dipilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua yang bertugas untuk memimpin pengorganisasian DPRD.
  • Pimpinan DPRD tediri dari unsur Fraksi.
  • Masa Kerja Pimpinan DPRD adalah 5 (lima) tahun.

        Pemilihan Pimpinan DPRD

    • Pimpinan DPRD bersifat kolektif terdiri dari unsur-unsur Fraksi dan berurutan berdasarkan besarnya jumlah Anggota Fraksi.
    • Pimpinan DPRD terdiri dari seorang Ketua dan Dua orang Wakil Ketua.
    • Apabila ada beberapa Fraksi memiliki jumlah Anggota yang sama sehingga berhak untuk duduk dalam salah satu posisi Pimpinan DPRD, maka Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

         Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur masa bhakti 2014-2019 sebagai berikut :

    1. KETUA : Amran Syam, SH
    2. WAKIL KETUA I : H. M. Siddiq BM, SH
    3. WAKIL KETUA II : Aris Situmorang, SE

     2.  KOMISI - KOMISI

    •  Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
    • Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
    • Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Komisi.
    • Jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama.
    • Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi - Komisi dan perpindahan ke komisi-komisi didasarkan atas usul Fraksinya.
    • Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
    • Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi.
    • Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikan.
    • Masa tugas Komisi ditetapkan paling lama satu setengah tahun dan paling sedikit satu tahun.
        

       Komisi mempunyai tugas :

    • Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah;
    • Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Keputusan DPRD;
    • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing - masing;
    • Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;
    • Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
    • Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
    • Melakukan kunjungan Kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
    • Mengadakan Rapat Kerja dan dengar pendapat;
    • Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
    • Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksana tugas Komisi.


    Pimpinan Komisi merupakan satu Kesatuan Pimpinan yang bersifat Kolektif, terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi - Komisi dalam melaksanakan tugasnya, di Pimpin oleh Ketua Komisi.

    Komisi-komisi DPRD terdiri atas :

    •  Komisi I :   Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial, meliputi :

    Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban masyarakat, Infokom, Telematika dan Perpustakaan, Hukum Perundang-undangan dan HAM, Kepegawaian dan Aparatur Daerah, Partai Politik dan Organisasi Masyarakat, Pertanahan, Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Peranan Wanita, Agama, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Budaya, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pengungsi, Bencana Alam.

    •  Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi :

    Perindustrian dan Perdagangan Koperasi/UKM, Pertanian Perkebunan dan Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Ketahanan Pangan, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Dunia Usaha dan Penanaman Modal, Kehutanan dan Pariwisata.

    •  Komisi III : Bidang Pembangunan, meliputi :

    Pekerjaan Umum, Prasarana Wilayah dan Irigasi, Pemukiman dan Perumahan rakyat, Tata Ruang dan Pertanaman, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, Perhubungan, Kelistrikan, Sains dan Teknologi.

      3.   BADAN KEHORMATAN

      • Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
      • Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD.
      • Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari oleh Anggota Badan Kehormatan.
      • Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi Murni.
      • Apabila Fraksi yang berhak mengajukan calon Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4) tidak memenuhi jumlah unsur Anggota Badan Kehormatan, Fraksi Gabungan dapat mengajukan 1 (satu) orang calon.
      • Anggota DPRD pengganti antar waktu, menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
      • Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2,5 (dua setengah tahun).
      • Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

      Badan Kehormatan mempunyai tugas :

      1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
      2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah / janji;
      3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat atau pemilih;
      4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil pemeriksaan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD, dan
      5. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

      4.    PANITIA-PANITIA

      Panitia adalah alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh Pimpinan DPRD untuk menangani tugas yang bersifat khusus. Angggota Panitia terdiri dari Unsur-unsur Fraksi. Masa kerja Panitia ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

         a.  Panitia Musyawarah

      Panitia Musyawarah merupakan alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas sesuai bidang kewenangannya.

      • Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah terdiri dari Pimpinan DPRD, Wakil setiap Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya yang mencerminkan keanggotaan Komisi.
      • Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena Jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah merangkap anggota.
      • Dalam hal anggota Panitia Musyawarah tidak dapat melaksanakan tugasnya (berhalangan tetap), Pimpinan DPRD dapat menetapkan anggota DPRD lainnya atas usul Fraksi yang bersangkutan.
      • Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah Sekretaris bukan Anggota Panitia Musyawarah.
      • Pemilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-Komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi;
      • Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna;

             Tugas Panitia Musyawarah yaitu :

      1. Memberi pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta.
      2. Menetapkan kegiatan dan Jadwal acara rapat DPRD;
      3. Memutuskan pemilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
      4. Memberi saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan;
      5. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus;

            Setiap anggota Panitia Musyawarah Wajib

      1. Mengadakan konsultasi dengan Fraksi - Fraksi sebelum mengikuti Rapat Panitia Musyawarah.
      2. Menyampaikan pokok - pokok hasil Rapat Panitia Musyawarah kepada Fraksi.

         b.  Panitia Anggaran

      Panitia Anggaran DPRD merupakan alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Pimpinan DPRD untuk menangani tugas khusus pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

      • Panitia Anggaran terdiri atas Pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap komisi, dan utusan Fraksi berdasarkan Perimbangan jumlah anggota. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap anggota.
      • Susunan Keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
      • Masa Keanggotaan Panitia Anggaran dapat diubah pada setiap tahun, berdasarkan usul Fraksi.
      • Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah sekretaris Panitia Anggaran.

      Panitia Anggaran Mempunyai Tugas :

      1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selambat - lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah;
      2. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan Perhitungan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
      3. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Pra Rancangan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan dan Perhitungan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;
      4. Memberikan saran dan Pendapat terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD;
      5. Menyusun anggaran dan Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran Belanja Sekretariat DPRD.

         c.  Panitia Khusus

      Panitia Khusus merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat sementara dan dibentuk oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar Panitia Musyawarah.

      Susunan dan Keanggotaan Panitia Khusus :

      • Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya sejumlah Fraksi yang ada, termasuk seorang Ketua Sekretaris.
      • Ketua dan Sekretaris Panitia khusus adalah salah seorang dari anggota DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus yang dipilih oleh masing-masing anggota Panitia Khusus.
      • Keanggotaan Panitia Khusus diusulkan olah Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota Fraksi.
      • Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah anggota Pansus, bukan anggota DPRD.

      Panitia Khusus mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

      1. Membahas dan menyelesaikan berbagai masalah yang bersifat khusus dan segera yang memerlukan dukungan dan persetujuan DPRD.

      2. Melaporkan hasil pekerjaan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan kepada Pimpinan DPRD.

      Pimpinan DPRD meneliti hasil pekerjaan Panitia Khusus serta merumuskan kebijakan tindaklanjutnya.

      1. Dalam hal tugas Panitia Khusus telah selesai, Pimpinan DPRD membubarkan Panitia Khusus.
      2. Dalam hal Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan tugas kewajiban dalam waktu yang ditentukan, atas permintaan ketua Panitia Khusus waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Pimpinan DPRD.
      3. Dalam hal Pimpinan DPRD menentukan tidak akan memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pimpinan DPRD membubarkan Panitia Khusus tersebut dan dapat membentuk Panitia Khusus yang baru.

      LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

      Banner2017-1

      Webmail
      email_icon
      Weblink SKPD
    1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
    2. Dinas PMD
    3. Dinas Lingkungan Hidup
    4. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
    5. Dinas PPKB
    6. Dinas Dukcapil
    7. Dinas Pertanian
    8. Dinas Perkintan
    9. Dinas Kesehatan
    10. Dinas Pendidikan
    11. Dinas PerkopUKM
    12. Dinas SosPP & PA
    13. Dinas PU & PR
    14. Dinas Komunikasi dan Informatika
    15. Dinas Perhubungan
    16. Badan Perlitbangda
    17. BKPSDM
    18. BPBD
    19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
    20. Inspektorat
    21. RSUD Ilagaligo
    22. Kesbangpol
    23. SatpolPP & Damkar
    24. Kecamatan Burau
    25. Kecamatan Wotu
    26. Kecamatan Mangkutana
    27. Kecamatan Kalaena
    28. Kecamatan Tomoni
    29. Kecamatan Tomoni Timur
    30. Kecamatan Angkona
    31. Kecamatan Kalaena
    32. Kecamatan Malili
    33. Kecamatan Wasuponda
    34. Kecamatan Towuti
    35. Kecamatan Nuha
    36. Monev Ekbang 2015

      Format Monitoring Evaluasi
      Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)
      Setdakab. Luwu Timur

      [File unduh disini]

      Info LPSE Lutim

      .:: LPSE Lutim new1

      Info ULP Lutim

      .:: Info ULP Lutim 2014 new1

      • Pengumuman Lelang Manual Tahap 1 2014
      • Pengumuman Lelang Manual Tahap 2 2014
      • Pengumuman Lelang Manual Tahap 3 2014
      • Daftar Paket Siap Lelang terbaru
      • Daftar Nama-nama Paket ULP Pokja Barang

      ..:: Data selengkapnya Unduh Disini

      Informasi Ketenagakerjaan

      .:: Renstra Naker
          2016 - 2021
      new1

       

      Sepagai upaya peningkatan pelayanan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial khususnya pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan bagi perusahaan yang ada di lingkup Pemeritah Kabupaten Luwu Timur, maka Disnakertransos menyediakan Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk dapat diunduh oleh para pengusaha yang akan melakukan pengurusan Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

        Link Download

        Banner 3  RPJMD 2016 - 2021
         Rencana Pembangunan
         Jangka
        Menengah Daerah
         Kab. Luwu Timur

        data APBN  APBD | PERENCANAAN | JDIH
         Informasi APBD, Produk
         Hukum, Produk Perencanaan
         Kabupaten Luwu Timur
        Koper-OK  BANSOS DAN DANA HIBAH 
         Informasi Bantuan Sosial
         dan Dana Hibah 2017
         Kabupaten Luwu Timur
        Koper-OK  BANSOS DAN DANA HIBAH 
         Realisasi Bantuan Sosial
         dan Dana Hibah 2017
         Kabupaten Luwu Timur

        BAKOHUMASJ-fix

        LPSEJ-fix

        BPSJ-fix

        Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

        Seluruh Informasi Pembangunan
        Daerah Kabupaten Luwu Timur
        seluruhnya lengkap disajikan
        pada link di bawah ini

        Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

        Artikel dan Infografis Narasi Tunggal

        Lokakarya Peran Teknologi Keuangan
        dalam Pembangunan, bertema

        Fintech untuk Pembangunan
        yang Inklusif dan Berkelanjutan

        Gunakan tagar #fintech
        (Narasi Tunggal 24 Mei 2017)

        Unduh File Disini

        fintech

        Ikuti Kami

         fb-icon twitter-icon icon YouTube

         SMS CENTER 0853 9403 6666