Empat Kepala Daerah Teken MoU BKPTL

MoU-4Daerah-SetanaLuwuOtonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Wajar bila setiap daerah berlomba memacu pertumbuhan daerahnya dengan segala potensi yang dimiliki. Namun alangkah indahnya jika masing-masing daerah menggagas kerjasama yang saling menopang dan mendukung dalam pembangunan.

Peluang inilah yang dimanfaatkan empat Kepala Daerah se Tana Luwu untuk menggagas Badan Kerjasama Pembangunan Tana Luwu (BKPTL). Gagasan pembentukan ini dituangkan dalam penandatanganan naskah pembentukan BKPTL oleh Walikota Palopo, HM. Judas Amir, Bupati Luwu, H. Andi. Mudzakkar, Bupati Luwu Utara, H. Arifin Djunaedi dan Bupati Luwu Timur, H. Andi Hatta Marakarma di Rumah Jabatan Bupati Luwu Timur, Selasa (25/08/2015).

Penandatanganan naskah kerjasama ini juga disaksikan Sri Paduka Datu Luwu, H. Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, Para Ketua DPRD se Tana Luwu, Sekda, Bappeda, Dinas Pendapatan, Kabag Organisasi dan Kabag Hukum se Tana Luwu.

Sekkot Palopo, Kasim Alwi menjelaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, suatu daerah dapat melakukan kerjasama dimana dasar hukum pelaksanaannya diatur dalam Permendagri nomor 22 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah.

"Setiap daerah punya potensi yang dapat dikerjasamakan dengan daerah lainnya, baik itu potensi ekonomi, sosial budaya, pariwisata hingga infrastruktur. Peluang inilah yang mendasari pembentukan BKPTL ini" jelasnya.

Bupati Luwu, H Andi Mudzakkar mengharapkan agar pembangunan badan kerjasama ini mengedepankan budaya. Sebab budaya adalah perekat dan pemersatu sesama Wija to Luwu. Apalagi secara historis ke empat daerah otonom ini merupakan bagian dari Kedatuan Luwu.

Read more: Empat Kepala Daerah Teken MoU BKPTL

 

FMPPS Fasilitasi Warga Peduli Siaran Sehat

Penyerahan peraturan KPID ke Pemkab. LutimMasyarakat pemerhati penyiaran yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat (FMPPS) telah terbentuk di Kabupaten Luwu Timur, pembentukan FMPPS yang dikoordinir oleh bidang kelembagaan KPID secara resmi menunjuk Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya ketua terpilih dipercayakan untuk melengkapi kepengurusan yang telah ada. Pembentukan FMPPS ini sesuai dengan surat nomor 005/4884/KPID tanggal 13 Agustus 2015 perihal pembentukan dan pembinaan FMPPS.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan yang diwakil oleh Wakil Ketua KPID H. Waspada Santing, M.Si,  pada acara pembentukan FMPPS di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, (25/08/2015) mengatakan FMPPS digagas KPID Sulsel sejak tahun 2008 dan FMPPS Luwu Timur merupakan FMPPS yang 13.  Dimana forum ini bertujuan untuk memantau,  memonitoring dan melaporkan hasil temuan dan aduan tentang penyiaran kepada KPID Sulsel atau lembaga penyiaran terkait serta melaporkan kepada pihak berwajib atau instansi terkait dengan penyiaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu KPID yang pro aktif terhadap perwujudan siaran yang menyejukkan dan menyehatkan, maka KPID Sulsel mengeluarkan Keputusan KPID Sulsel Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentuk FMPPS di Sulsel. Dasar hukum pembentukan forum ini adalah sesuai amanat Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran khususnya pasal 52 mengenai peran serta masyarakat.

Terkait regulasi penyiaran, lanjutnya KPID Sulsel secara aktif telah memberikan masukan bagi penyempurnaan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS).

“Tugas utama FMPPS pasca terbentuknya adalah memantau isi siaran lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta berjaringan, lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel dan temuan melalui pemantauan dikoordinasikan kepada KPID Sulsel,” Kata Waspada Santing.

Read more: FMPPS Fasilitasi Warga Peduli Siaran Sehat

   

Tiga Desa Ikuti Seleksi Bakal Calon Kades

Seleksi-Bakal-Calon-KadesPemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Luwu Timur  akan dilaksanakan serentak pada bulan Oktober, 2015.  Sebanyak 51 desa akan mengikuti pilkades serentak ini. Bertempat di Gedung Wanita Simpurusiang, proses Tahapan Pilkades mulai di laksanakan, sesuai dengan Jadwal tahapan Pilkades serentak telah di lakukansejak tanggal 3 s.d 11 Agustus 2015.

“Sesuai dengan Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa,  dijelaskan bahwa Calon Kepala Desa Minimal 2 dan Maksimal 5 Calon, makanya, dilaksanakan Tes Seleksi tambahan bagi Desa yang memiliki bakal calon 5 atau lebih,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Andi Tabacina Akhmad, Senin 24 Agustus 2014.

Beberapa desa yang memiliki 5 atau lebih bakan calon diantaranya Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu yang memiliki 12 Bakal Calon Kepala Desa, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, yang memiliki 6 Bakal Calon Kepala Desa dan Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili yang memiliki 7 Bakal Calon Kepala Desa. “Makanya seleksi tambahan ini diperlukan” jelasnya.

Read more: Tiga Desa Ikuti Seleksi Bakal Calon Kades

   

Page 589 of 927

LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

Banner2017-1

Webmail
email_icon

Link Download

Banner 3  RPJMD 2016 - 2021
 Rencana Pembangunan
 Jangka Menengah Daerah
 Kab. Luwu Timur
inspektorat

 PENILAIAN MATURITAS SPIP
 PEMKAB. LUWU TIMUR
 TAHUN 2018

data APBN  APBD | PERENCANAAN | JDIH
 Informasi APBD, Produk
 Hukum, Produk Perencanaan
 Kabupaten Luwu Timur
statistiklogo2  LUWU TIMUR DALAM ANGKA l PROFIL LUWU TIMUR
 Publikasi Tahunan yang
 Diterbitkan Oleh Dinas
 Komunikasi dan Informatika
 Kab. Luwu Timur
Koper-OK  DANA HIBAH DAN BANSOS 
 Publikasi Realisasi Penerima
 Dana Hibah dan Bantuan
 Sosial Periode Januari-
 Desember 2017
Koper-OK  DANA HIBAH DAN BANSOS 
 Publikasi Laporan
 Pertanggungjawaban Realisasi
 dan Penggunaan oleh Penerima
 Dana Hibah dan Bantuan
 Sosial T.A 2017

BAKOHUMASJ-fix

LPSEJ-fix

BPSJ-fix

Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

Seluruh Informasi Pembangunan
Daerah Kabupaten Luwu Timur
seluruhnya lengkap disajikan
pada link di bawah ini

Publikasi Informasi Pembangunan Daerah

Artikel dan Infografis Narasi Tunggal

Lokakarya Peran Teknologi Keuangan
dalam Pembangunan, bertema

Fintech untuk Pembangunan
yang Inklusif dan Berkelanjutan

Gunakan tagar #fintech
(Narasi Tunggal 24 Mei 2017)

Unduh File Disini

fintech

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Nomor 3 Tahun 2014

Tentang
Sistem Perlindungan Anak

[File unduh disini]

Pengarustamaan Gender

Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Nomor 2 Tahun 2018

Tentang
Pengarustamaan Gender
Dalam Pembangunan

[File unduh disini]

Ikuti Kami

 fb-icon twitter-icon icon YouTube

 SMS CENTER 0853 9403 6666